Departemen Kehakiman AS secara mengejutkan menghentikan operasi Tim Penegakan Hukum Crypto Nasional (NCET), unit khusus yang sepanjang tiga th. terakhir memimpin penyelidikan kejahatan finansial berbasis aset digital. Keputusan ini disebut sebagai respons terhadap instruksi Presiden Donald Trump yang ingin menciptakan iklim lebih kondusif bagi pengembangan teknologi blockchain.

Latar Belakang NCET
Berdiri sejak 2022 di bawah pemerintahan Joe Biden, NCET jadi ujung tombak DOJ di dalam menangani persoalan pencucian uang, penipuan investasi, dan pelanggaran sanksi melalui mata duwit kripto. Tim yang terdiri dari 30 jaksa federal ini berhasil mengatasi 130 masalah bersama keseluruhan kerugian raih US$3,8 miliar, bisnis cryptocurrency terbaru termasuk gugatan pada platform ternama layaknya Binance dan FTX.

Isi Memorandum Kontroversial
Dokumen internal setebal 12 halaman yang bocor ke publik mengutarakan kritik tajam Wakil Jaksa Agung Todd Blanche terhadap pendekatan "berbasis penindasan" era sebelumnya. "NCET sudah melampaui mandat penegakan hukum jadi de facto regulator bayangan," tulis Blanche yang pernah membela Trump dalam masalah pemilu 2020.

Blanche mencontohkan penyitaan 69.370 Bitcoin senilai US$2,3 miliar dari peretas Silk Road th. 2023 sebagai wujud "overreach" yang tidak proporsional. Memorandum ini secara tegas perlihatkan bahwa DOJ akan berubah ke tipe "regulation by exception", cuma turun tangan saat berjalan pelanggaran hukum pidana yang jelas.

Arus Balik Kebijakan Kripto AS
Langkah ini berkelanjutan bersama dengan Perintah Eksekutif 14178 yang ditandatangani Trump pada 5 Januari 2025, bertepatan dengan peluncuran kampanye penentuan presidennya. Dokumen selanjutnya memerintahkan seluruh lembaga federal untuk:

Menghapus regulasi yang tumpang tindih di sektor aset digital
Mengalihkan fokus berasal dari penuntutan ke pembuatan kerangka hukum komprehensif
Membentuk satuan tugas dengan dengan pelaku industri
"Era di mana pemerintah memusuhi teknologi finansial inovatif telah berakhir," deklarasi Trump didalam konferensi pers akhir pekan lalu. Pernyataan ini diamini oleh CEO MicroStrategy Michael Saylor yang menyebut ketetapan DOJ sebagai "kemenangan bagi desentralisasi".

Reaksi Pasar dan Analisis Pakar
Harga Bitcoin langsung meroket 8,7% ke level US$72.300 dalam 24 jam pasca pengumuman, disusul Ethereum yang naik 5,2%. Namun, pakar keamanan siber dari Stanford University, Dr. Amelia Wu, mengingatkan risiko jangka panjang: "Pembubaran NCET mampu mengakses celah bagi aktor jahat, terlebih di sektor decentralized finance (DeFi) yang tetap rentan eksploitasi."

Di sisi lain, profesor hukum kripto Universitas Columbia, Benjamin Kao, memandang ini sebagai koreksi terhadap dualisme regulasi AS. "Selama ini SEC dan DOJ saling berebut yurisdiksi, menciptakan ketidakpastian hukum. Sentralisasi wewenang di bawah CFTC layaknya diusulkan Trump bisa saja lebih efektif," paparnya.

Pelajaran berasal dari Jurisdiksi Lain
Kebijakan AS ini ikuti jejak Singapura dan Swiss yang menerapkan "prinsip uji cobalah terbatas" (regulatory sandbox) untuk inovasi kripto. Berbeda bersama dengan Uni Eropa yang justru memperketat peraturan Markets in Crypto-Assets (MiCA) merasa 2025, juga kewajiban lisensi untuk dompet digital pribadi.

Di Asia Tenggara, Filipina nampak sebagai umpama berhasil keseimbangan pada pengawasan dan pertumbuhan industri. Otoritas Sekuritas setempat melaporkan peningkatan 40% pendaftaran perusahaan fintech sejak penerapan "Regulatory Framework for Virtual Asset Service Providers" tahun 2024.

Masa Depan Pengawasan Kripto di AS
Pembubaran NCET bukan artinya vakum pengawasan. DOJ dapat mengintegrasikan 15 bagian tim tersisa ke divisi Kejahatan Finansial yang menanggulangi kasus tradisional. Lembaga ini termasuk mengumumkan kemitraan bersama dengan Chainalysis dan Elliptic untuk sistem pemantauan transaksi real-time berbasis AI.

Kritikus layaknya Senator Elizabeth Warren sudah mempersiapkan RUU Darurat untuk memulihkan NCET, menyebut ketentuan Trump sebagai "hadiah untuk oligarki kripto". Namun, dengan mayoritas Republik di Kongres sampai 2026, langkah ini diperkirakan susah meraih traksi politik.

Implikasi bagi Investor dan Developer
Pelaku industri merespons positif dengan percepatan peluncuran produk:

Coinbase mengumumkan futures trading untuk token AI
Kraken bersiap IPO di Nasdaq Q4 2025
Startup layer-2 Ethereum beroleh pendanaan seri B US$300 juta
Namun, investor ritel diingatkan untuk selalu melakukan due diligence. "Regulasi yang tahu bukan jaminan pada proyek bodong. Prinsip ‘don’t trust, verify’ senantiasa berlaku," tegas Crypto Council for Innovation didalam pernyataan resminya.

Penutup
Kebijakan DOJ ini menandai babak baru pertalian pemerintah AS bersama dengan industri kripto—dari pendekatan konfrontatif menuju kolaborasi terukur. Meski memetik kritik berasal dari kalangan progresif, langkah ini terus-menerus bersama tren world yang mengakselerasi adopsi aset digital sambil memelihara stabilitas sistem keuangan. Tantangan ke depan adalah menciptakan mekanisme pengawasan yang adaptif tanpa meredam inovasi, sebuah persamaan kompleks yang solusinya akan pilih era selanjutnya ekonomi digital di dekade mendatang.